BAHAN MAKALAH RENCANA PENDIDIKAN

RESUME RENCANA PENDIDIKAN

 

PENDAHULUAN

Mendefinisikan Permasalahan Perencanaan Pendidikan

ü  Ruang lingkup permasalahan pendidikan

ü  Pengkajian sejarah perencanaan pendidikan

ü  Perbedaan antara kenyataan dan harapan pendidikan

ü  Sumber daya dan hambatan perencanaan pendidikan

ü  Menentukan bagian –bagian dari perencanaan pendidikan beserta prioritasnya

Analisis Bidang Telaah Permasalahan Perencanaan Pendidikan

ü   Bidang atau wilayah dan system – system sub telaah

ü  Pengumpulan data

ü  Tabulasi data

ü  Perkiraan perencanaan

Mengkonsepsikan Dan Merancang Rencana

ü  Mengidentifikasi kecenderungan umum

ü  Menentukan tujuan dan sasaran

ü  Mendesain perencanaan

Evaluasi Rencana

ü  Perencanaan melalui simulasi

ü  Evaluasi perencanaan

ü  Pemilihan perencanaan

Menentukan Rencana

ü  Rumusan masalah

ü  Laporan hasil

Implementasi Rencana

ü  Persiapan program

ü  Persetujuan perencanaan

ü  Pengaturan unit-unit oprasional perencanaan

Evaluasi Implementasi Rencana Dan Umpan Balik

ü  Monitoring rencana

ü  Evaluasi rencana

ü  Menyelesaikan, mengubah, dan mendesain ulang rencana.

URAIAN MATERI

PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN

Penyiapan Program

Langkah tersulit dari suatu proses perencanaan pendidikan adalah implementasi. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1.      Adanya masalah pembagian sumber daya yang belum terpecahkan dengan baik.

2.      Kebijakan-kebijakan umum untuk implementasi rencana belum diformulasikan dengan sistematis.

3.      Dukungan dari masyarakat akademis, pengambil keputusan politik dan praktisi pendidikan seringkali esoteric (diketahui / dipahami oleh orang – orang tertentu saja) sebagai upaya bersama untuk program tindakan yang efektif.

Masalah seputar program tinfakan berhubungan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan dalam memahami proses yang sebenarnya agar memperoleh pendekatan yang bermakna untuk pelaksanaan rencana yang disiapkan. Walaupun sebelum rencana dipersentasikan kepada petugas (official ) untuk mendapat persetujuan, terjadi debat terus menerus tenang tujuan dan metode penelitian.

Norma Norma Yang Perlu Diperhatikan

 masalah-masalah yang dihadapi para administrator pendidikan implementasi program tindakan oleh karena itu bergantung pada misi yang tugaskan pada perencanaan pendidikan.

Perbedaan antara perencanaan kebijakan penidikan dengan perencaan program pendidikan. Perencanaan kebijakan pendidikan menyangkut pengembangan  pedoman umum tindakan oleh sekelompok orang tertentu (elected officials). Sedangkan perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai prosedur – prosedur yang diterapkan oleh intitusi  / organisasi administrasi pendidikan dalam kerangka system pendidikan yang ada.

Dalam melaksanakan program tindakan, institusi  / organisasi harus melewati tiga tes yaitu :

a)      Institusi / organisasi yang merencanakannya harus memperoleh dukungan dari pengambil keputusan.

b)      Institusi / organisasi harus membolehkan tokoh pengambil keputusan berpartisipasi dalam menyusun rencana pendidikan.

c)      Institusi / organisasi bersama dengan tokoh pengambil keputusan mengontrol pembuatan keputusan  - keputusan penting untuk implementasi.

Butir-Butir Peritmbangan Dalam Penyiapan Suatu Program Aksi

1)      Mobilitas social penduduk perkotaan memiliki relevansi dengan proses pendidikan

2)      Mewujudkan kebetuhuatan masyarakat urban merupakan dilema pendidikan

3)      Sebagian berpendapat bahwa masalah dibuat oleh pusat-pusat kekuasaan yang terpisah, yang masing-masing beroprasi dengan pengetahuan yang sedikit tentang politik pendidikan.

4)      Penentuan prioritas pendidikan dalam implementasi program analisis sistematis

5)      Peran institusi pendidikan dalam implementasi program aksi telas di analisis secara kritis.

6)      Perluasan upaya pendidikan ke desa-desa untuk program pendidikan menyebabkan kerumitan dalam implementasi.

7)      Konsekuensi dan hasil program –program kasi umumnya merupakan hasil simulasi yang diterima dari luar badan pendidikan atau kelompok-kelompok yang telah berhasil memisahkan kegiatan dari bidang pendidikan.

Hambatan Yang Tidak Terlihat Yang Mungkin Terjadi

Sebuah program tindakan seharusnya tidak hanya memperhatikan satu atau dua aspek dari perencanaan pendidikan yang komperhensif. Contoh : pembanguan gedung sekolah harus dikaitkan dengan perencanaan program pendidikannya. Sehubungan program tinakan pendidikan harus dipertimbangkan produktif secara ekonomi. Semua sumber daya sekolah harus merupakan investasi yang menguntungkan baik untuk sector public maupun swasta. Sebuah program tindakan tidak boleh radikal atau utopis yang akan menyebabkan gagal diimplementasikan.

Persetujuan perencanaan : Pertimbangan Legalnya

Rencanan pendidikan yang menyeluruh adalah dokumen public resmi yang diadopsi oleh pemerintah sekolah lokal. Sebagai sebuah kebijakan, rencana pendidikan akan mengarahkan proses pembuatan keputusan dengan memperhatikan pengembangan program – program pendidikan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Rencana itu mengidentifikasi secara umum yang dalam cara itu pengambil keputusan terpilih ingin agar komunitas mengembangkannya untuk 20 hingga 30 tahun kedepan.

Dasar - Dasar Legislatif Untuk Perencanaan

Langkah pertama untuk menentukan perencanaan pendidikan yang komperhensif adalah meninjau dengan teliti kemampuan Negara untuk menghasilkan undang- undang. Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan setiap undang-undang legislatif  yang dipertimbangkan bijaksana. Kekuasaan utama perundang-undangan  yang dibutuhkan dalam usulan perencanaan adalah kekuasaan menarik pajak, kekuasaan atas hak – hak Negara dan kekuasaan polis.

Kekuasaan Kebijakan

Negara bebas merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikannya. Sebagai contoh, di florida undang-undang untuk perencanaan pendidikan yang komperhensif dinyatakan dibeberapa bagian di seluruh hukum sekolah florida, misalnya pada bagian 229 yaitu tentang fungsi-fungsi agensi pendidikan.

Konstitusi tidak permanen

Isi rencana pendidikan, prosedur tujuan dan implementasi sangat berbeda antar Negara. Mengesampingkan perbedaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar memerlukan jawaban. Apa tujuan perencanaan pendidikan yang komperhensif ? apakah tujuan dan sasaran jelas atau implisit ? untuk siapa perencanaan ditujukan : siswa, komunitas, warga Negara, guru, administrator pendidik, dewan sekolah ? apakah perencanaan pendidikan yang komperhensif berhubungan dengan banyak kekuasaan legal untuk control pendidikan dan pedoman?.

 perencanaan pendidikan yang komperhensif merupakan konstitusi yang tidak permanen, apakah di level Negara bagian ataupun local. Sumber daya dan kekuatan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang utama. Dan pengaturan ini tidak terjadi dengan tidak sengaja.

Pengorganisasian Unit-Unit Oprasional

Mempertahankan organisasi perencanaan pendidikan merupakan tugas yang menarik karena memelukan energy, bakat, dan biaya untuk mempertahankan manfaat structural sebuah perencanaan pendidikan, menginformasikan kepada orang lain penyelesaiannya dan mempertahankan keberlangsungan rencana. Jika juturannymlah unit dalam organisasi bertambah untuk menampilkan sebuah tugas yang lebih banyak, biaya yang dibutuhkan dalam kelompok-kelompok komunitas pendidikan untuk mendukung organisasi tersebut. Dibuat generalisasi agar yang lain menjadi sama, sehingga organisasi menjadi lebih mudah karena batas kekuasaannya lebih keil dalam pengorganisasian perencanaan. Oleh karena itu, besarnya variasi sub unit dan pengaturannya memainkan bagian penting untuk kesuksesan akhir perencanaan pendidikan yang menyeluruh.

Faktor kedua dalam pengorganisasian oprasi perencanaan pendidikan adalah bahwa perencanaan pendidikan harus bekerja di dalam batas- batas kekuasaan pemerintah pendidikan local. Jika perencanaan pendidikan merupakan sesuatu yang baru untuk sebuah organisasi maka merupakan sesuatu yang baru juga untuk komunitas dimana organisasi pendidikan berada, sehingga kecil kemungkinan perencanaan berjalan tanpa kontraversi.

Faktor penghambat terakhir adalah perencanaan pendidikan sendiri kekurangan kewenangan eksekutif. Perencanaan pendidikan tidak dapat menjalankan rencana dengan kewenangan mereka sendiri. Perencanaan harus membujuk pengambil keputusan yang akan memunculkan resiko perubahan dari rencana komperhensif yang dipersentasikan untuk disetujui. Seandainya perencanaan pendidikan mempunyai kewenangan untuk menjalankan sendiri rencananya. Oleh karena itu perencanaan pendidikan harus  mengembangkan strategi-strategi oprasional yang lebih baik. perencanaan pendidikan harus menjangkau keluar batas-batas langsung dukungan politik dan memenangkan dukungan publik untuk kegiatannya. perencanaan pendidikan harus membuat rencana sampai skala lingkungan, yang salah satu sasarannya adalah lingkungan sekolah, sehingga menumbuhkan kebanggaan masyarakat guna mendapat dukungan public. Jika berhasil,  para politisi pendidikan akan mendukung perencanaan pendidikan  utuk kepentingan sendiri ataupun untuk dapat bertahan.

Kerja sama dalam pelaksanaan rencana pendidikan

Kerja sama adalah tindakan oprasi bersama-sama satu orang degan yang lainnya. Berpartisipasi merupakan kata kunci perencanaan pendidikan. Hal ini membantu mempertegas tanggung jawab individu dalam pengembangan kesadaran akan tujuan perencanaan dan pembuatan keputusan yang koheren.

Sebuah perencanaan mendukung banyak bagian, peran, pelaku dan kerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dibutuhkan dalam perencanaan adalah kerja sama dan kesamaan pemikiran sebelum proyek tersebut dimulai. Variasi situasi kerja sama dapat diinterpretasikan dalam 5 kerja sama, yang berhubungan dengan aspek orang, tempat, perubahan, ekonomi, aktivitas.

1.        Kerja sama antar orang

Dalam pendidikan komponen social yaitu siswa, guru, kepala sekolah, administrator beserta kegiatannya termasuk dalam system dan sangat penting dalam usaha kerja sama. Baik partisipan yang ramah maupun bermusuhan saling berhubungan dengan system lainnya. System yang lainnya tersebut harus dimasukkan dalam proses perencanaan pendidikan yang komperhensif. Dimasa lalu hal tersebut tidak terjadi. Program-program disyaratkan oleh hukum arau diperintahkan melalui obligasi kontrak yang meminimalkan inisiatif swasta untuk kerja sama.

2.    Kerja sama berkaitan dengan tempat

Lingkungan fisik (tempat) meliputi : lokasi, topografi, iklim, struktur sarana, perlengkapan dan lain-lain tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendidikan yang komperhensif. Setiap tempat membutuhkan penyesuaian dalam skala luas mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pendidikan yang komperhensif.

3.   Kerja sama berkaitan dengan perubahan atau gerakan

Dalam suatu system. Pergerakan membutuhkan kerja sama. Kerja sama merupakan dasar untuk mengurangi perpecahan antar tempat kegiatan, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Spesialisasi aktifitas pendidikan membuat perlunya kerja sama antar orang. Pola aktifitas pendidikan menggambarkan system ketergantungan yang  dalam system tersebut pilihan lokasi atau tempat dibuat mempertimbangkan kerja sama yang renggang antar aktivitas dan interaksinya. Beberapa orang memandang ini sebagai akses ke banyak orang, lainnya kenyamanan pergerakan, dan lainnya lagi sekedar kedekatan.

4.   Kerja sama berkaitan dengan ekonomi

Ekonomi sangat penting karena tidak ada perencanaan yang dapat dijalankan tanpa pendapatan dan pengeluaran. Perencanaan yang dijalankan harus diperhitungkan sehingga memungkinkan secara ekonomi. Ekonomi merupakan kunci bagaimana  dan proyek pendidikan apa yang dijalankan. Ekonomi memberikan jalan untuk insentif. Insentif yang tidak layak dapat menyebabkan kegagalan kerjasama. Uang mrupakan hadiah atas kontribusi yang diberikan. Dalam system keuangan kita, dorongan kerja sama merupakan yang paling kuat dan paling diabaikan. Dalam sebuah organisasi seperti pendidikan, motif-motif berakar dari kepuasan individu dan komunitas.

5.     Kerja sama berkaitan dengan aktivitasi

Kerja sama antar kegiatan agensi pendidikan sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan. Kerjasama dengan sendirinya akan mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang inheren ketika hanya satu atau sedikit dijalankan. Sebuah keterbatasan adalah sebuah fungsi dari sebuah keseluruhan kegiatan yang dibutuhkan. Contoh jika bis sekolah gagal mengantarkan siswa ke sekolah maka kegiatan sekolah akan terpengaruh. “ mengatasi sebuah keterbatasan adalah cara untuk mencapai tujuan, ketika keterbatasan tidak dapat diatasi tujuan harus dihilangkan”.

Kerja sama sangat penting untuk keberhasilan. Dua pertimbangan yang harus diperhatikan :

a. interaksi antar agresi pendidikan harus terjadi

b. interaksi agensi pendidikan yang berbeda membantu meyakinkan keberhasilan         proyek.

Mengkordinasikan pelaksanaan rencana pendidikan

Kordinasi adalah proses penjadwalan kegiatan untuk menghilangkan konflik agar tujuan dapat tercapai. Semakin kompleks kegiatan semakin sulit untuk membedakan antar poin kooordinasi yang rasional dengan yang kurang rasional.

Mengkooordinasikan kegiatan yang berbeda dan tujuan agensi pendidikan yang beragam merupakan esensi perencanaan pendidikan yang komperhensif. Kegiatan koordinasi juga merupakan sisi kreatif pengorganisasian. Kombinasi yang sesuai dengan aktivitas pendidikan untuk menghasilkan output pendidikan yang efektif adalah tujuan setiap system pendidikan.

Pengendalian Perencanaan Pendidikan.

Pengawasan akan berkaitan langsung dengan jalannya perencanaan secara keseluruhan. Misalnya adalah satu yaitu mengintegrasikan keseluruhan, menemukan keseimbangan di antara syarat-syarat kegiatan tunggal dan untuk misi system penting untuk efektivitas secara keseluruhan.

RINGKASAN

Perencanaan kebijakan pendidikan menyangkut pengembangan pedoman umum tindakan oleh sekelompok orang tertentu (elected efficials). Perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yanag spesifik disertai prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh institusi/organisasi administrasi pendidikan di dalam kerangka system pendidikan yang ada. Rencana pendidikan akan mengarahkan proses pembuatan keputusan dengan memperhatikan pengembangan program pendidikan dan alat – alat yang dibutuhkan untuk menjalankannya.

Perencanaan pendidikan yang komperhensif merupakan konstitusi yang tidak permanen dan merupakan kumpulan prinsip-prinsip pendidikan fundamental. Perencanaan pendidikan mempunyai sejumlah masalah yang unik, sehingga tidak ada satu bentuk perencanaan tertentu dapat dilaksanakan dan diorganisasikan yang akan menjamin evektifitas agensi. Dalam mengorganisasikan unit-unit oprasional perencanaan pendidikan memiliki keterampilan metodologis, berupaya menjangkau seluruh kepentingan pendidikan dengan kriteria yang obyektif dan rasional.

Sebuah perencanaan mengandung banyak bagian, peran, pelaku, dan kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, yang dibutuhkan dalam perencanaan adalah kerjasama dan kesamaan pikiran sebelum proyek tersebut dimulai. Variasi situasi kerjasama dapat di interpretasikan dalam 5 kerja sama yaitu :

a)      Kerjasama antar orang

b)      Kerjasama berkaitan dengan tempat

c)      Kerjasama berkaitan dengan perubahan atau gerakan

d)     Kerjasama berkaitan dengan ekonomi

e)      Krjasama berkaitan dengan aktivitas

Koordinasi adalah proses penjadwalan kegiatan untuk menghasilkankonflik agar tujuan dapat tercapai. Mengkooordinasikan kegiatan yang berbeda dalam tujuan agensi pendidikan yang beragam merupakan esensi perencanaan pendidikan yang komperhensif dengan tujuan untuk menerjemahkan tujuan perencanaan pendidikan yang komperhensif ke dalam program-program praktis.

posting by : kang nawa 

08 Oktober 2015